DOKUMEN Pertanggung Jawaban NAGARI 2018 Hilang atau Tidak Dibuat

0

Tanah Datar – sumatraline.com Senin (10/02/2020)-Batusangkar. Dokumen nagari 2018 hilang atau tidak dibuat, hal ini yang disampaikan ketua Tim Musrenbang di aula Kantor Wali Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Senin (10/02)

Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Nofenril mengatakan, terlambatnya pencairan dana BKBK Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada akhir tahun 2019 bukan disengaja.

Seberapa bagusnya perencanaan tidak ada yang bisa dilaksanakan 100 persen sementara Silfa terlalu tinggi juga tidak bagus dalam realisasi anggaran, juga menyebutkan masih ada nagari yang dokumen pertanggung jawaban tahun 2018 tidak ada, kata ketua Tim Musrenbang.

Anggota DPRD Tanah Datar dapil 2 Dra. Dona meyampaikan, Wali Nagari agar dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan non fisik seperti pemberdayaan Niniak Mamak pemuka adat Bundo Kanduang Pemuda dan Pemudi usaha rumahan usaha kelompok tani dan lain-lain.

Kami meminta kepada pemerintah daerah melalui musrenbang Kabupaten ini agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan kegiatan di Nagari ini, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat pembangunan.

“Karena ada kejadian setahun jalannya sudah rusak, tetapi pengaduan itu bukan ke pak wali melainkan ke DPRD untuk itu mohon perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengawasan ini,” kata Dra. Dona.

Anggota DPRD Fraksi PKS. Abu Bakar, M.Si mengatakan, Nagari Baringin harus mampu menampilkan kebaikan dalam budaya adat, Wali Nagari serta perangkatnya harus memiliki prioritas dan bukan lagi fisik, kemampuan dalam membuat program itu yang perlu ditingkatkan, libatkan anak-anak muda yang masih dalam daftar pengangguran tidak bekerja, kuliah, berikan mereka pelatihan dan tanggung jawab.

“Mengatasi pergaulan remaja mungkin bisa di kampanyekan tidak boleh pacaran sebelum menikah, baru sesuai dengan visi adat basandi syarak ,syarak basandi kitabullah ABS- SBK. Pemerintahan Negara RI melalui KAN, MUI Nagari harus berpikir seperti itu, camat, Bupati juga harus berpikir agar pacaran tidak ada,” ucap Abu Bakar.

Salah seorang tokoh masyarakat mananyakan jembatan, apakah jembatan tidak perlu di Expose atau bagaimana. Dokumen tahun 2018 hilang, dokumen tahun 2019 hilang lagi.
Jadi bagaimana cara administrasi di Kantor Wali Nagari ini? pembangunan Jalan Setapak 2019 sudah masuk dananya dalam RPJM sampai saat ini tidak ada, katanya.

Musrenbang dibuka oleh Wali Nagari yang diwakili Sekretaris Nasrullah, dihadiri anggota DPRD Tanah Datar Dapil 2 Dra. Dona, Abu Bakar, Kambrita, Herman Sugiarto, Forkopimca Kecamatn Lima Kaum, wali Nagari se-Kecamatan Lima Kaum BPRN, KAN, KUA, Niniak Mamak, Bundo Kaduang, dan undangan.(JN)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.