WAKIL KETUA DPRD TANAH DATAR DI AMBIL SUMPAHNYA

0

Tanah Datar – sumatraline.com Senin (04/11/2019) Batusangkar- Pada rapat Paripurna DPRD Saidani, SP, dari Fraksi PKS resmi dilantik sebagai Wakil Ketua definitif DPRD Tanah Datar masa jabatan 2019-2024 di aula Gedung DPRD Pagaruyung Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Senin (04/11 Pukul 09.30 WIB).

Atas keterlambatan Saidani di Lantik beberapa waktu lalu dikarenakan Saidani Ijin cuti untuk menjalankan Ibadah Haji ke Tanah Suci Makah, sedangkan ketua DPRD Rony Muliadi dan Wakil Anton Yondra, sudah di Lantik pada tanggal 21 Oktober 2019 satu bulan yang lalu. Setelah turun SK dari Gubenur Sumatra Barat pada hari ini diadakan pelantikan, diambil sumpah Saidani oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanah Datar.

Di acara tersebut turut hadir ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Bawaslu, Kejari Tanah Datar, Dandim 0307 Tanah Datar yang diwakili Kapolres Tanah Datar yang diwakili, Pimpinan IAIN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FKPD) Camat se Kabupaten Tanah Datar dan Wali Nagari, Ninik Mamak, pengurus Partai Politik, Organisasi lain.

Wakil Bupati Tanah Datar dalam sambutannya menyampaikan ucapan syukur “Selamat” kepada H. Saidani, Sp sebagai Wakil Ketua DPRD Tanah Datar masa Jabatan 2019-2024.
Kita telah saksikan pelantikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan sangat hikmat sekali, oleh karena itu dengan suasana yang demikian, besar harapan kita akan berdampak terhadap kecepatan pembangunan secara menyeluruh untuk kabupaten Tanah Datar kata Wabup.

Wakil Bupati juga menambahkan, dengan telah dilaksanakan pengucapan sumpah janji saudara Saidani sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, maka oleh karena itu lengkap lah unsur pimpinan Ketua definitif DPRD Kabupaten Tanah Datar. Pimpinan anggota DPRD merupakan unsur yang sangat strategis, karena kedudukan DPRD adalah unsur pemerintah daerah merupakan presentasi rakyat, ucapnya.

Sesuai dengan UU nomor 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut otonomi daerah merupakan suatu bentuk penyebaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemberdayaan daerah, pada dasarnya ada dua tujuan utama yang ingin dijelaskan “penetapan dan kebijakan,” tutup Wakil Bupati.(Jn).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.